Setelah 17 Agustus 1945 Indonesia berhasil meraih kemerdekaan, tetapi sampai saat ini Indonesia belum dapat memperbaiki sistem perekonomian secara keseluruhan. Untuk dapat memperbaiki sistem perekonomian di Indonesia, kita sebagai bangsa Indonesia perlu mempelajari sejarah tentang perekonomian di Negara kita. Hal tersebut perlu dilakukan untuk melihat bagaimana keberhasilan dan kegagalan yang dijadikan kebijakan perekonomian oleh para pemerintah kita yang terdahulu yang dapat dijadikan bahan kajian dan acuan untuk kita agar dapat memperbaiki sistem perekonomian yang ada dan pernah ada di Negara Indonesia.
Beberapa nilai penting yang diharapkan dari mempelajari bahasan ini, antara lain:
Gambaran Umum Indonesia (Sebelum Kemerdekaan)
Indonesia adalah negara di Asia Tenggara dengan populasi lebih dari 230 juta jiwa (perkiraan pada tahun 2010), Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Terletak di garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Karena letaknya yang berada di antara dua benua, dan dua samudra, disebut juga sebagai Nusantara (Kepulauan Antara). Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau.
Indonesia dengan posisi yang strategis dalam jalur pelayaran niaga antar benua. memiliki jalan sutra, yaitu jalur sutra laut, melalui selat Malaka ke India dan ke Teluk Persia, melalui Suriah ke Laut Merah, melalui Mesir dan sampai ke laut Tengah. Perdagangan laut antara India, Tiongkok, dan Indonesia dimulai pada abad pertama sesudah masehi, demikian juga hubungan Indonesia dengan daerah-daerah di Barat.
Sejarah Indonesia banyak dipengaruhi oleh bangsa lainnya. Kepulauan Indonesia menjadi wilayah perdagangan penting setidaknya sejak sejak abad ke-7. Kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha telah tumbuh pada awal abad Masehi, Perdagangan di masa kerajaan-kerajaan tradisional mempunyai sifat kapitalisme politik, dimana pengaruh raja-raja dalam perdagangan di masa itu sangat besar. Kemudian diikuti oleh para pedagang yang membawa agama Islam, serta berbagai kekuatan Eropa yang saling bertempur untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah Maluku semasa era penjelajahan samudra.
Kekuasaan dan kekayaan kerajaan-kerajaan Indonesia di Pulau Sumatera bersumber dari perniagaan, sedangkan di Pulau Jawa bersumber dari pertanian dan perniagaan. Di masa pra kolonial, pelayaran niaga lah yang cenderung lebih dominan. Namun dapat dikatakan bahwa di Indonesia secara keseluruhan, pertanian dan perniagaan sangat berpengaruh dalam perkembangan perekonomian Indonesia, bahkan hingga saat ini. Untuk penggunaan uang, masih terbatas dikarenakan perdagangan barter lebih banyak dilakukan dalam sistem perdagangan Internasional.
Setelah masa kekuasaan kerajaan-kerajaan di Indonesia, Indonesia mengalami masa penjajahan yang terbagi dalam beberapa periode. Ada empat negara yang pernah menduduki Indonesia, yaitu Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Portugis tidak meninggalkan jejak yang mendalam di Indonesia, tapi Belanda yang kemudian berkuasa selama sekitar 350 tahun, sudah menerapkan berbagai sistem yang masih tersisa hingga kini.
Pendudukan Belanda
Belanda mendelegasikan wewenang untuk mengatur Hindia Belanda kepada VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie), sebuah perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda, sekaligus untuk menyaingi perusahaan imperialis lain seperti EIC (Inggris).
Untuk mempermudah peranan di Hindia Belanda, VOC diberi hak Octrooi, yang antara lain meliputi :
1) Hak mencetak uang;
2) Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai;
3) Hak menyatakan perang dan damai;
4) Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri;
5) Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja.
Melalui hak-hak di atas tidak menjadikan VOC menguasai ekonomi Nusantara. Mereka hanya menguasai komoditi-komoditi ekspor sesuai permintaan pasar di Eropa, yaitu rempah-rempah.
Pada tahun 1795, VOC bubar karena dianggap gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda. Kegagalan tersebut nampak pada defisitnya kas, lalu VOC digantikan oleh republik Bataaf (Bataafsche Republiek). Republik Bataaf dihadapkan pada suatu sistem keuangan yang kacau balau. Kebobrokan bidang finansial ini adalah akibat ketergantungan akan impor perak dari Belanda yang terhambat oleh blokade Inggris di Eropa. Kemudian Inggris mengambil alih pemerintahan di Hindia Belanda.
Pendudukan Inggris (1811-1816)
Inggris berusaha merubah pola pajak hasil bumi yang telah hampir dua abad diterapkan oleh Belanda, dengan menerapkan Landrent (pajak tanah). Dengan sistem tersebut penduduk pribumi yang memiliki uang akan membeli barang produk Inggris. Inilah imperialisme modern yang menjadikan tanah jajahan untuk dieksplorasi kekayaan alamnya dan dijadikan daerah pemasaran produk dari Inggris.
Perubahan yang cukup mendasar dalam perekonomian ini mengalami kegagalan. Penyebabnya antara lain adalah:
Pendudukan Jepang (1942-1945)
Pemerintah militer Jepang menerapkan suatu kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi mendukung gerak maju pasukan Jepang dalam perang Pasifik. Sebagai akibatnya, terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan rakyat merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan, karena produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur menempati prioritas utama. Impor dan ekspor terhambat, sehingga terjadi kelangkaan tekstil yang sebelumnya didapat dengan jalan impor.
Seperti itulah sistem sosialis ala pasukan tentara Dai Nippon. Semua hal diatur oleh pusat guna mencapai kesejahteraan bersama yang diharapkan akan tercapai seusai memenangkan perang Pasifik.
Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya di akhir Perang Dunia II. Selanjutnya Indonesia mendapat tantangan dari bencana alam, korupsi, separatisme, proses demokratisasi dan periode perubahan ekonomi yang pesat. Pembabakan perjalanan perekonomian Indonesia dapat dibagi dalam tiga masa, yaitu masa orde lama, masa orde baru, dan masa reformasi.
Fase Perekonomian Indonesia (Setelah Kemerdekaan)
Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Keadaan ekonomi (keuangan) pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :
1) Inflasi yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh beredarnya lebih dari satu mata uang (mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang) secara tidak terkendali. Lalu pada tanggal 6 Maret 1946, uang NICA berlaku di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang.
2) Belanda melakukan blokade ekonomi untuk menutup perdagangan luar negeri Indonesia.
3) Kas negara kosong.
4) Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi pada masa ini, antara lain :
Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Sistem ekonomi di masa ini menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar (Internasional), sedagkan para pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Sistem ini menjadikan perekonomian Indonesia memburuk.
Pemerintah melakukan beberapa usaha untuk mengatasi permasalahan ekonomi di masa ini, antara lain:
Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dengan sistem ekonomi yang menjurus pada etatisme (diatur oleh pemerintah). Melalui sistem ini diharapkan adanya kemakmuran di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :
ORDE BARU
Di awal masa orde baru, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik dijadikan prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, keuangan negara dan kebutuhan pokok rakyat. Pemerintah memilih sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila.
Kebijakan ekonomi diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin di dalam 8 jalur pemerataan, yaitu: kebutuhan pokok; pendidikan dan kesehatan; pembagian pendapatan; kesempatan kerja; kesempatan berusaha; partisipasi wanita dan generasi muda; penyebaran pembangunan; peradilan.
Jalur pemerataan tersebut dilakukan dengan pola pembangunan jangka panjang secara periodik lima tahun-an (Pelita). Melalui pola pembangunan tersebut Indonesia berhasil melakukan swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan angka partisipasi pendidikan, penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi yang tumbuh pesat. Pemerintah juga berhasil menekan jumlah kelahiran melalui program Keluarga Berencana dan pengaturan usia minimum pernikahan.
Pemerintah pada masa ini tidak dapat menekan kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan SDA. Perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat menjadi besar. Pembangunan di sini menjadikan konglomerasi dan bisnis yang lekat akan korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi oleh keadaan politik, ekonomi, dan sosial yang adil.
Keadaan di atas mengakibatkan krisis yang merupakan dampak dari ekonomi global. Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat akibat dari penumpukan utang luar negeri, dan terjadi berbagai kekacauan di segala bidang, terutama bidag ekonomi.
ORDE REFORMASI
Masa kepemimpinan BJ. Habibie
Pemerintahan presiden BJ. Habibie mengawali masa reformasi melalui kebijakan-kebijakan yang diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Dalam bidang ekonomi, pemerintah melakukan beberapa upaya untuk memperbaiki sistem perekonomian Indonesia, di antaranya: merekapitulasi perbankan; Merekonstruksi perekonomian Indonesia; Melikuidasi beberapa bank bermasalah; Manaikkan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS hingga di bawah Rp 10.000; Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan oleh IMF.
Pemerintah Indonesia mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Prinsip demokrasi diterapkan juga dalam kebijakan ekonomi yang disertai penegakan hukum dan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.
Masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid
Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid, belum ada tindakan yang cukup
berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Presiden Abdurrahman Wahid presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat.
Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri
Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan
ekonomi antara lain dengan meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 kemudian mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun dan kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi dilakukan dengan menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.
Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono
Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.
Di dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita, pemerintah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Pemberian kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salah satunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.
Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS pada bulan Oktober 2006,. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tidak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Pengucuran kredit perbankan ke sektor riil masih sangat kurang, sehingga kinerja sektor riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi menyebabkan kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam. Pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negeri, sedangkan kondisi dalam negeri masih kurang kondusif.
math games, pandora, limewire
Beberapa nilai penting yang diharapkan dari mempelajari bahasan ini, antara lain:
- Kita dapat memperoleh pengetahuan, gambaran, dan pemahaman tentang sistem, proses, dan perilaku perekonomian Indonesia yang di jalankan oleh pemerintah yang terjadi di masa lalu;
- Kita mendapat pemahaman dari perilaku-perilaku perekonomian yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia;
- Sebagai bekal untuk menghadapi perekonomian sekarang dan di masa yang akan datang untuk mencapai perekonomian Indonesia yang lebih baik dan mampu bersaing dengan Negara-negara maju di Dunia.
Gambaran Umum Indonesia (Sebelum Kemerdekaan)
Indonesia adalah negara di Asia Tenggara dengan populasi lebih dari 230 juta jiwa (perkiraan pada tahun 2010), Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Terletak di garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Karena letaknya yang berada di antara dua benua, dan dua samudra, disebut juga sebagai Nusantara (Kepulauan Antara). Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau.
Indonesia dengan posisi yang strategis dalam jalur pelayaran niaga antar benua. memiliki jalan sutra, yaitu jalur sutra laut, melalui selat Malaka ke India dan ke Teluk Persia, melalui Suriah ke Laut Merah, melalui Mesir dan sampai ke laut Tengah. Perdagangan laut antara India, Tiongkok, dan Indonesia dimulai pada abad pertama sesudah masehi, demikian juga hubungan Indonesia dengan daerah-daerah di Barat.
Sejarah Indonesia banyak dipengaruhi oleh bangsa lainnya. Kepulauan Indonesia menjadi wilayah perdagangan penting setidaknya sejak sejak abad ke-7. Kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha telah tumbuh pada awal abad Masehi, Perdagangan di masa kerajaan-kerajaan tradisional mempunyai sifat kapitalisme politik, dimana pengaruh raja-raja dalam perdagangan di masa itu sangat besar. Kemudian diikuti oleh para pedagang yang membawa agama Islam, serta berbagai kekuatan Eropa yang saling bertempur untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah Maluku semasa era penjelajahan samudra.
Kekuasaan dan kekayaan kerajaan-kerajaan Indonesia di Pulau Sumatera bersumber dari perniagaan, sedangkan di Pulau Jawa bersumber dari pertanian dan perniagaan. Di masa pra kolonial, pelayaran niaga lah yang cenderung lebih dominan. Namun dapat dikatakan bahwa di Indonesia secara keseluruhan, pertanian dan perniagaan sangat berpengaruh dalam perkembangan perekonomian Indonesia, bahkan hingga saat ini. Untuk penggunaan uang, masih terbatas dikarenakan perdagangan barter lebih banyak dilakukan dalam sistem perdagangan Internasional.
Setelah masa kekuasaan kerajaan-kerajaan di Indonesia, Indonesia mengalami masa penjajahan yang terbagi dalam beberapa periode. Ada empat negara yang pernah menduduki Indonesia, yaitu Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Portugis tidak meninggalkan jejak yang mendalam di Indonesia, tapi Belanda yang kemudian berkuasa selama sekitar 350 tahun, sudah menerapkan berbagai sistem yang masih tersisa hingga kini.
Pendudukan Belanda
Belanda mendelegasikan wewenang untuk mengatur Hindia Belanda kepada VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie), sebuah perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda, sekaligus untuk menyaingi perusahaan imperialis lain seperti EIC (Inggris).
Untuk mempermudah peranan di Hindia Belanda, VOC diberi hak Octrooi, yang antara lain meliputi :
1) Hak mencetak uang;
2) Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai;
3) Hak menyatakan perang dan damai;
4) Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri;
5) Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja.
Melalui hak-hak di atas tidak menjadikan VOC menguasai ekonomi Nusantara. Mereka hanya menguasai komoditi-komoditi ekspor sesuai permintaan pasar di Eropa, yaitu rempah-rempah.
Pada tahun 1795, VOC bubar karena dianggap gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda. Kegagalan tersebut nampak pada defisitnya kas, lalu VOC digantikan oleh republik Bataaf (Bataafsche Republiek). Republik Bataaf dihadapkan pada suatu sistem keuangan yang kacau balau. Kebobrokan bidang finansial ini adalah akibat ketergantungan akan impor perak dari Belanda yang terhambat oleh blokade Inggris di Eropa. Kemudian Inggris mengambil alih pemerintahan di Hindia Belanda.
Pendudukan Inggris (1811-1816)
Inggris berusaha merubah pola pajak hasil bumi yang telah hampir dua abad diterapkan oleh Belanda, dengan menerapkan Landrent (pajak tanah). Dengan sistem tersebut penduduk pribumi yang memiliki uang akan membeli barang produk Inggris. Inilah imperialisme modern yang menjadikan tanah jajahan untuk dieksplorasi kekayaan alamnya dan dijadikan daerah pemasaran produk dari Inggris.
Perubahan yang cukup mendasar dalam perekonomian ini mengalami kegagalan. Penyebabnya antara lain adalah:
- Masyarakat Hindia Belanda pada umumnya buta huruf dan kurang mengenal uang, apalagi untuk menghitung luas tanah yang kena pajak.
- Pegawai pengukur tanah dari Inggris sendiri jumlahnya terlalu sedikit.
- Kebijakan ini kurang didukung raja-raja dan para bangsawan, karena Inggris tak mau mengakui suksesi jabatan secara turun-temurun.
Pendudukan Jepang (1942-1945)
Pemerintah militer Jepang menerapkan suatu kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi mendukung gerak maju pasukan Jepang dalam perang Pasifik. Sebagai akibatnya, terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan rakyat merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan, karena produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur menempati prioritas utama. Impor dan ekspor terhambat, sehingga terjadi kelangkaan tekstil yang sebelumnya didapat dengan jalan impor.
Seperti itulah sistem sosialis ala pasukan tentara Dai Nippon. Semua hal diatur oleh pusat guna mencapai kesejahteraan bersama yang diharapkan akan tercapai seusai memenangkan perang Pasifik.
Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya di akhir Perang Dunia II. Selanjutnya Indonesia mendapat tantangan dari bencana alam, korupsi, separatisme, proses demokratisasi dan periode perubahan ekonomi yang pesat. Pembabakan perjalanan perekonomian Indonesia dapat dibagi dalam tiga masa, yaitu masa orde lama, masa orde baru, dan masa reformasi.
Fase Perekonomian Indonesia (Setelah Kemerdekaan)
Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Keadaan ekonomi (keuangan) pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :1) Inflasi yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh beredarnya lebih dari satu mata uang (mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang) secara tidak terkendali. Lalu pada tanggal 6 Maret 1946, uang NICA berlaku di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang.
2) Belanda melakukan blokade ekonomi untuk menutup perdagangan luar negeri Indonesia.
3) Kas negara kosong.
4) Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi pada masa ini, antara lain :
- Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan dengan persetujuan BP-KNIP.
- Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India dan mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika.
- Konferensi Ekonomi dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi, yaitu produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan.
- Pembentukan Badan Perancang Ekonomi (Planning Board).
- Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera), dengan mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
- Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik, karena sektor pertanian merupakan sumber kekayaan.
Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Sistem ekonomi di masa ini menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar (Internasional), sedagkan para pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Sistem ini menjadikan perekonomian Indonesia memburuk.
Pemerintah melakukan beberapa usaha untuk mengatasi permasalahan ekonomi di masa ini, antara lain:
- Pemotongan nilai uang (sanering), untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
- Menumbuhkan wiraswasta pribumi dan mendorong importir nasional untuk dapat bersaing dengan perusahaan asing dengan membatasi impor barang oleh perusahaan asing, serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi. Tetapi usaha ini gagal, karena pengusaha pribumi yang bersifat konsumtif tidak dapat bersaing dengan pengusaha asing.
- Membentuk Bank Indonesia, dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
- Penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi.
- Pembatalan sepihak atas hasil-hasil Konfrensi Meja Bundar, dan pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Kebijakan ini menjadikan pengusaha Belanda banyak yang menjual perusahaannya, sedangkan para pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.
Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dengan sistem ekonomi yang menjurus pada etatisme (diatur oleh pemerintah). Melalui sistem ini diharapkan adanya kemakmuran di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :
- Devaluasi I, dengan menurunkan nilai uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
- Pembentukan Deklarasi Ekonomi untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia dan harga barang-barang menjadi naik empat kali lipat
- Devaluasi II, dengan menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1, kebijakan yang diharapkan dapat menekan inflasi ini justru mengakibatkan inflasi naik.
ORDE BARU
Di awal masa orde baru, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik dijadikan prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, keuangan negara dan kebutuhan pokok rakyat. Pemerintah memilih sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Kebijakan ekonomi diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin di dalam 8 jalur pemerataan, yaitu: kebutuhan pokok; pendidikan dan kesehatan; pembagian pendapatan; kesempatan kerja; kesempatan berusaha; partisipasi wanita dan generasi muda; penyebaran pembangunan; peradilan.
Jalur pemerataan tersebut dilakukan dengan pola pembangunan jangka panjang secara periodik lima tahun-an (Pelita). Melalui pola pembangunan tersebut Indonesia berhasil melakukan swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan angka partisipasi pendidikan, penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi yang tumbuh pesat. Pemerintah juga berhasil menekan jumlah kelahiran melalui program Keluarga Berencana dan pengaturan usia minimum pernikahan.
Pemerintah pada masa ini tidak dapat menekan kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan SDA. Perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat menjadi besar. Pembangunan di sini menjadikan konglomerasi dan bisnis yang lekat akan korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi oleh keadaan politik, ekonomi, dan sosial yang adil.
Keadaan di atas mengakibatkan krisis yang merupakan dampak dari ekonomi global. Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat akibat dari penumpukan utang luar negeri, dan terjadi berbagai kekacauan di segala bidang, terutama bidag ekonomi.
ORDE REFORMASI
Masa kepemimpinan BJ. Habibie
Pemerintahan presiden BJ. Habibie mengawali masa reformasi melalui kebijakan-kebijakan yang diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Dalam bidang ekonomi, pemerintah melakukan beberapa upaya untuk memperbaiki sistem perekonomian Indonesia, di antaranya: merekapitulasi perbankan; Merekonstruksi perekonomian Indonesia; Melikuidasi beberapa bank bermasalah; Manaikkan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS hingga di bawah Rp 10.000; Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan oleh IMF.Pemerintah Indonesia mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Prinsip demokrasi diterapkan juga dalam kebijakan ekonomi yang disertai penegakan hukum dan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.
Masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid
Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid, belum ada tindakan yang cukup
berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Presiden Abdurrahman Wahid presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri
Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan
ekonomi antara lain dengan meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 kemudian mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun dan kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi dilakukan dengan menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.
Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono
Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.Di dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita, pemerintah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Pemberian kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salah satunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.
Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS pada bulan Oktober 2006,. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tidak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Pengucuran kredit perbankan ke sektor riil masih sangat kurang, sehingga kinerja sektor riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi menyebabkan kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam. Pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negeri, sedangkan kondisi dalam negeri masih kurang kondusif.
math games, pandora, limewire
No comments:
Post a Comment